oleh

Pencairan Dana Kompensasi Sampah Picu Kontroversi Warga

Rawalumbu ( bekasisatu.com ) – Pasca-peralihan siatem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, banyak perubahan yang terjadi terkait kebijakan maupun sistem kerjasama yang berlaku antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Begitu juga dengan mekanisme pencairan dana kompensasi sampah untuk warga tiga kelurahan di wilayah Kecamatan Bantargebang.

Mulai tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana merubah mekanisme pencairan dana tunai kompensasi sampah untuk 18.000 lebih kepala keluarga (KK) ini melalui rekening bank.

Sebelumnya, ‘uang bau’ yang diterima warga per tiga bulan ini disalurkan melalui pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di masing-masing kelurahan.

Perubahan mekanisme pencairan kompensasi sampah ini langsung menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Banyak kalangan masyarakat yang secara tegas menolak dan menentang pencairan kompensasi sampah melalui rekening bank.

Alasannya, warga merasa direpotkan jika harus mengurus pembuatan kartu ATM serta harus ke bank atau mesin ATM saat ingin mencairkan uang yang menjadi hak mereka.

Selain itu sebagian warga juga mengaku keberatan jika uang yang mereka terima bakal berkurang karena potongan pajak ATM atau sisa saldo tabungan yang harus tersimpan.

Karenanya, masyarakat berharap agar Pemkot Bekasi mengkaji kembali perubahan mekanisme pencairan uang kompensasi sampah untuk warga.

Menanggapi permasalahan ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengakui adanya sikap keberatan warga yang menolak pencairan uang kompensasi sampah melalui rekening bank. “Kemarin memang ada beberapa masukan dari masyarakat yang menyatakan keberatan,” katanya, seusai menghadiri Senam Sehati di Lapangan Kecamatan Rawalumbu, Minggu (27/11) pagi.

“Ya tidak masalah bagi yang tidak mau adanya transparansi. Kan riskan kalau dibagikan secara langsung. Lagian kalau lewat rekening kan sudah pasti aman,” papar Walikota.

Meski demikian, Walikota menyatakan Pemkot Bekasi akan tetap memberikan pemahaman terhadap warga yang melakukan penolakan.

“Kita akan berikan penjelasan secara bertahap kepada masyarakat yang merasa keberatan. Sampai dia mau mengikuti sistem,” ujarnya.

Menurut Walikota, proses pencairan anggaran untuk masyarakat harus tertib, aman dan transparan.

“Ya kalau ada yang mebentang, tetap kita maklumi, tinggal memberikan sedikit pemahaman,” katanya.

Walikota menyebutkan mekanisme baru ini akan dimulai per 1 Januari 2017. “Untuk triwulan III dan IV tahun ini masih sistem yang lama,” jelas dia.

Walikota lalu mengingatkan agar para pengurus RT dan RW selalu meng-update data warga penerima kompensasi.

Kalau ada warga yang meninggal atau pindah, maka hak yang bersangkutan otomatis akan hilang sebagai penerima dana kompensasi,” ulasnya.

Walikota berharap segala aturan dan kebijakan yang telah disepakati oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi dapat dilaksanakan sesuai komitmen dan berjalan tertib.

Sehingga jika suatu saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan, akan terjawab secara jelas dan transparan dengan sistem administrasi yang lebih tertib,” katanya. (Mulyono)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed